KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Tata Cara Mendirikan Koperasi”

Makalah ini berisikan tentang informasi Tata Cara Mendirikan Koperasi atau yang lebih khususnya membahas penerapan Bagaimana mendirikan Koperasi yang baik dan benar, Di harapkan makalah ini bisa memberikan informasi kepada seluruh pembaca agar bisa mengetahui bagaimana cara mendirikan koperasi yang baik dan bener sesuia dengan prosedur atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Bekasi, 25 Januari 2013

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………………………………………… i

Daftar Isi………………………………………………………………………………………….. ii

Bab1

1.1. Tatacara Mendirikan Koperasi……………………………………………………………... 1

1.2. Prinsip-prinsip Koperasi……………………………………………………………………….. 1

1.3. Akta dan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992…………………………………. 3

1.4. Keanggotaan Koperasi…………………………………………………………………………. 22

1.5. Syarat pembentukan Koperasi…………………………………………………………….. 23

Bab2

2.1. Status Badan Hukum……………………………………………………………………………. 24

2.2. Daftar Hadir Anggota………………………………………………………………………….. 25

2.3. Notulen Rapat………………………………………………………………………............... 26

2.4.Tata Tertib R.A.T…………………………………………………………………………………. 30

Tata Cara Mendirikan Koperasi

Bab 1
Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.
Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga bekerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

5. Kemandirian.

6. Pendidikan perkoperasian.

7. Kerjasama antar koperasi.

Berikut ini adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip tersebut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) koperasi dapat menjadi anggota. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota. Mereka dapat dengan bebas menentukan pilihannya. Demikian juga bila hendak keluar dari koperasi, mereka dapat memutuskan sendiri, asalkan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan (diskriminasi) dalam bentuk apapun. (Penjelasan UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 huruf a).

b. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis

Pengelolaan demokratis berarti :

· Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

· Urusan kegiatan koperasi diselenggarakan oleh pengurus.

· Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.

· Pengurus mengangkat manajer dan karyawan atas persetujuan rapat anggota.

· Kebijakan pengurus dikontrol oleh anggota melalui pengawas.

· Laporan keuangan dan kegiatan koperasi lainnya terbuka dan tran-sparan.

· Satu anggota satu hak suara.

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

· Bagian SHU untuk anggota, dihitung secara sebanding (proporsional) berdasarkan transaksi dan penyertaan modal (simpanan pokok dan simpanan wajib) setiap anggota pada akhir tahun buku.

· Transaksi anggota tercatat di koperasi.

· Persentase SHU yang dibagikan kepada anggota ditentukan dalam rapat anggota.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Karena itu, anggota memperoleh bunga yang terbatas terhadap modal. Bunganya tidak lebih dari suku bunga bank pemerintah yang lazim. Anggota memperoleh keuntungan dalam bentuk lain, seperti mengikuti pendidikan anggota dan dapat memperoleh produk dengan mudah, murah dan bermutu tinggi.

e. Kemandirian

Kemandirian berarti koperasi tidak bergantung pada pihak lain. Karena koperasi memiliki:

· Modal sendiri yang berasal dari anggota.

· Pengelola sendiri, yaitu pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota.

· AD dan ART sendiri. Koperasi membuat AD dan ART-nya dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992.

f. Pendidikan Perkoperasian

Untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan terlaksananya prinsip-prinsip koperasi, maka penting sekali anggota, pengurus dan karyawan koperasi ditingkatkan pemahaman, kesadaran dan keterampilannya melalui pendidikan. Besarnya biaya pendidikan ditetapkan oleh anggota dalam rapat anggota.

g. Kerjasama antar koperasi

· Koperasi dapat bekerjasama dengan koperasi-koperasi lain di tingkat lokal, nasional ataupun internasional.

· Di Indonesia, koperasi-koperasi primer bisa membentuk pusat dan induk di tingkat regional dan nasional.

· Akta dan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992

AKTA PENDIRIAN KOPERASI _____

Nomor:

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ (_____) pukul _____ Waktu Indonesia Barat (_____ WIB)

Menghadap kepada saya, _____ , Sarjana Hukum, Notaris di _____ dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:

Tuan _____ , lahir di _____ , pada tanggal _____ (_____), pekerjaan _____ , bertempat tinggal di _____ , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: _____ , Warga Negara Indonesia;

Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri menerangkan:

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Koperasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama Koperasi “_____” di singkat Koperasi “_____” dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

2. Koperasi ini berkedudukan di _____ .

3. Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi, yaitu:

a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

c. pembagian Sisa Hasil Usaha (“SHU”) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e. kemandirian;

f. melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;

g. kerja sama antar koperasi.

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk:

1. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

2. menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Pasal 5

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut:

a. menyediakan bahan pokok kebutuhan primer dan sekunder bagi anggota;

b. percetakan, jasa angkutan, travel biro, penyewaan kendaraan;

c. kerja sama antar Koperasi, sektor Pemerintah, dan/atau Swasta dalam bidang Usaha lain yang saling menguntungkan;

d. simpan pinjaman untuk kepentingan anggota;

2. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (Business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan), serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, dan disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum;

b. telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1);

c. telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

· Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi, dan yang bersangkutan didaftar, dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.

· Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) di atas termasuk para pendiri.

· Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapa pun dengan cara apa pun.

· Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.

· Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud Ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Setiap anggota berhak:

1. memperoleh pelayanan dari koperasi;

2. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota,

3. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

1. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota;

2. menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;

Pasal 10

Mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota, diterima atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai Calon Anggota. Dengan status ini berarti belum berhak memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Pasal 11

1. Setiap Anggota Luar Biasa memiliki hak:

· memperoleh pelayanan Koperasi;

· menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;

2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban:

· membayar simpanan pokok menurut ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan membayar simpanan wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

· menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi.

Pasal 12

1. Keanggotaan berakhir bila:

· Anggota tersebut meninggal dunia;

· Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;

· berhenti atas permintaan sendiri; atau

· diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.

2. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

a. Rapat Anggota Tahunan.

b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.

c. Rapat Anggota Khusus.

d. Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 14

· Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

· Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.

· Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud Ayat (2) di atas, kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan, dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

· Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

· Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdatarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

· Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

· Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

· Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.

· Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

· Pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Tempat, acara, tata-tertib, dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 17

· Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.

· Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola, atau karyawan Koperasi.

· Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat.

· Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak lain.

Pasal 18

· Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar.

· Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:

a. laporan Pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya;

b. neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember;

c. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha;

d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku.

· Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi, juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.

· Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

Pasal 19

Rapat Anggota Khusus diadakan untuk:

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan ketentuan:

· harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;

· keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.

2. Membubarkan, penggabungan, peleburan, dan pemecahan Koperasi dengan ketentuan:

· harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;

· keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.

3. Pemberhentian, pemilihan, dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota.

4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus.

Pasal 20

1. Rapat Anggota Luar Biasa di atas diadakan apabila:

· ada permintaan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota; dan atau

· atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas; dan atau

· dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota;

· Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada Pasal 19 di atas.

2. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota, dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

3. Ketentuan dan peraturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 21

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:

· mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal, dan berdedikasi terhadap Koperasi;

· mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;

· antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga;

· pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

· anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi;

· sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota;

· tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

1. Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya:

· seorang atau beberapa orang Ketua;

· seorang Sekretaris;

· seorang Bendahara.

3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;

4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus.

6. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab. dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi.

2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi.

3. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

4. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.

5. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksana-an tugas kepengurusannya.

6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota, serta pemberhenti-an anggota.

7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.

8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi.

9. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:

· jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;

· jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputus-kan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.

10. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota Pengurus, serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.

12. Meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi, dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.

Pasal 24

Pengurus mempunyai hak:

1. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi.

3. Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi;

5. Meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 25

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:

· tidak menaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;

· melakukan dan terlibat dalam tindak pidana, terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:

· menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;

· mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut;

3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam Ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 26

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:

· mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;

· memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan;

· sudah manjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.

6. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengawas diatur, dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Tugas dan kewajiban Pengawas adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolan Koperasi.

2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi.

3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

4. Memberikan koreksi, saran-teguran, dan peringatan kepada Pengurus.

5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 28

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 29

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti

· tidak menaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;

· melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara:

· jabatan dan tugas dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;

· mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut.

3. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam Ayat (2) di atas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan, dan atau memilih, mengangkat Pengawas yang lain.

BAB VIII

PENGELOLAAN USAHA

Pasal 30

1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.

2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan profesional.

3. Pengangkatan seperti tersebut pada Ayat (1) dan (2) di atas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota.

4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah:

· mempunyai keahlian di bidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi;

· mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha;

· tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

· tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan sesama Pengurus.

5. Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 31

Tugas dan kewajiban Manajer adalah:

· Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi.

· Mengendalikan dan mengoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang di-laksanakan oleh para karyawan.

· Menaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja, dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya.

· Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Pasal 32

Hak dan wewenang Manajer:

· Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Manager.

· Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam menjalankan usaha.

Pasal 33

· Menetapkan pedoman pelasanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota.

· Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban-hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja.

BAB IX

PENASIHAT

Pasal 34

· Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasihat atas persetujuan Rapat Anggota.

· Penasihat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta.

· Penasihat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 35

· Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan Koperasi ditutup.

· Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya.

· Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.

· Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota. Atau, Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota, dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus.

· Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis.

BAB XI

MODAL KOPERASI

Pasal 36

· Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman, dan penerimaan lain yang sah.

· Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihannva dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, baik Bank Pemerintah ataupun pada bank yang ditunjuk.

· Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kuitansi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus atau lebih seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.

BAB XII

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 37

· Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah yang pada waktu keanggotaan diakhiri, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

· Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian, dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.

· Jika diperlukan, Koperasi dapat mengadakan simpanan Khusus yang diatur dalam Peraturan Khusus/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 38

Apabila keanggotaan berakhir menurut Pasal 12 huruf:

· Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.

· Atau c, uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah rapat anggota tahunan yang akan

· Uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

BAB XIII

SISA HASIL USAHA

Pasal 39

1. Sisa hasil usaha, yaitu pendapatan Perusahaan Koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu, terdiri atas 2 bagian:

· yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk Anggota Koperasi;

· yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan Anggota Koperasi.

2. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut:

· 40% (empat puluh persen) untuk cadangan;

· 20% (dua puluh persen) untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan;

· 20% (dua puluh persen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada bank-bank Pemerintah;

· 5% (lima persen) untuk dana Pengurus;

· 5% (lima persen) untuk dana kesejahteraan pegawai;

· 5% (lima persen persen) untuk kesejahteraan Koperasi;

· 2,5% (dua setengah persen) untuk dana Pembangunan Daerah Kerja;

· 2,5% (dua setengah persen) untuk dana sosial.

3. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota (Anggota Luar Biasa) dibagi sebagai berikut:

· 75% (tujuh puluh lima persen) untuk cadangan;

· 5% (lima persen) untuk dana Pengurus;

· 5% (lima persen) untuk dana kesejahteraan pegawai/karyawan;

· 10%(sepuluh persen) untuk dana pendidikan Koperasi;

· 2,5% (dua setengah persen) untuk dana;

· 2,5% (dua setengah persen) untuk dana Pembangunan Daerah Kerja.

4. Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan Pembangunan Daerah Kerja dapat diatur oleh Departemen Koperasi setelah mendengar Dewan Koperasi Indonesia Pusat/Daerah.

Pasal 40

· Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian, sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.

· Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha Koperasi.

· Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat.

BAB XIV

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 41

· Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka sekalian anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran Koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak 2 (dua) kali simpanan pokok.

· Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran Koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Ayat (1) pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.

· Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 42

· Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku, ditutup dengan uang cadangan.

· Jika kerugian yanq diderita Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut di atas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan, masing-masing terbatas 2 (dua) kali simpanan pokok.

Pasal 43

Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 44

1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan:

· keputusan Rapat Anggota;

· keputusan Pemerintah.

2. Pembubaran oleh rapat Anggota didasarkan pada:

· jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir.

· atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;

· Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 45

1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan, maka Rapat Anggota membentuk Tim Likuidasi yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus, dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina); dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.

2. Likuidator mempunyai hak dan kewajiban:

· melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;

· mengumpulkan keterangan yang diperlukan;

· memanggil Pengurus, anggota, dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

· memperoleh, menggunakan, dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi;

· menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga;

· membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.

3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan daripada pembayaran kewajiban lainnya.

Pasal 46

· Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi.

· Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan.

· Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 47

1. Apabila anggota, Pengurus melanggar ketentuan Anggaran litisar/Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:

· peringatan lisan;

· peringatan tertulis;

· dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;

· diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;

· diajukan ke Pengadilan.

2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 48

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XVIII

ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 49

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

I. ― Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 17 Ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:

- Pengawas : Tuan _____

- Ketua : Tuan _____

- Bendahara : Tuan _____

― Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

II. Tuan _____ tersebut dan Tuan _____ , Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di _____ , baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga, yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut, dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minta dan dilangsungkan di _____ , pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh _____ , bertempat tinggal di _____ , yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

· Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi
Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna-jasa koperasi . Maju mundurnya koperasi bera-sal dari anggota untuk anggota koperasi dapat berkembang baik bilamana anggota dan pengurus merasa berkepentingan terhadap kemajuan koperasi.

- Syarat-syarat sebagai anggota koperasi:

o Warga negara Indonesia

o Mampu melakukan tindakan hukum

o Bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

o Bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku

o Berkeinginan memajukan koperasi

o Tidak ada paksaan dari pihak lain

- Keanggotaan koperasi dapat Berakhir apabila :

o Meninggal dunia

o Bertentangan dengan tujuan koperasi

o Mengundurkan diri

o Selalu merugikan koperasi

o Diberhentikan oleh pengurus karena melanggar peraturan yang berlaku.

- Kewajiban anggota:

o Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

o Berpartisipasi dalam kegiata usaha koperasi

o Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib

o Memelihara dan mengembangkan kebersamaan atas asas kekeluargaan

o Mematuhi dan melaksanakan keputusan rapat anggota maupun rapat pengurus

- Hak anggota:

o Menghadiri, menyatakan pendapat memberi suara dalam RAT

o Memilih dan dipilih menjadi pengurus maupun pengawas

o Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus

o Memanfaatkan koperasi dan pelayanan yang sama antara sesama anggota

o Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai anggaran dasar

· Syarat Pembentukan Koperasi

Syarat Pembentukan:

o Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. (Pasal 6).

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

o Sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi (Pasal 6).

o Pembentukan Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat AD (Pasal 7).

o Alamat kantor Koperasi harus jelas (Pasal 7).

Isi Anggaran Dasar, dijelaskan dalam Pasal 8, setidaknya mengatur 10 ketentuan:

o daftar nama pendiri;

o nama dan tempat kedudukan;

o maksud dan tujuan serta bidang usaha;

o ketentuan mengenai keanggotaan;

o ketentuan mengenai Rapat Anggota;

o ketentuan mengenai pengelolaan;

o ketentuan mengenai permodalan;

o ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

o ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

o ketentuan mengenai sanksi.

BAB 2

· Status Badan Hukum

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Pemerintah (Pasal 9)

o Cara memperoleh status badan hukum, para pendiri harus mengajukan secara tertulis dengan disertai akta pendirian.

o Pemerintah memiliki waktu paling lama 3 bulan sejak menerima permintaan tertulis tersebut untuk memutuskan menerima atau menolak permintaan pendirian.

Bila permintaan diterima maka pengesahan akta pendirian dimumkan dalam Berita Negara RI.

Bila permintaan ditolak maka pendiri akan menerima pemberitahuan tertulis yang disertai alas an penolakan.

Bila ingin mengajukan ulang setelah ditolak, pendiri dapat mengajukan kembali setelah satu bulan sejak menerima pemberitahuan penolakan.

Terhadap pengajuan ulang ini, Pemerintah memiliki waktu 1 (satu) bulan sejak menerima pengajuan untuk memberi keputusan.

· Daftar Hadir Anggota

nama	jabatan	alamat	paraf
Hery Setyanto	Ketua BP KSU ALSTE	jl. Usman harun RT oo8 RW o5 Jakarta Timur
Agustina Devi	Anggota BP KSU ALSTE	jl. Poncol Raya Pondok Bambu no.26 B
Hendro Saptono	Anggota BP KSU ALSTE	jl. Pegangsaan 2 kelapa Gading Block D no.87
Tjahjo Soedarmadji	Ketua KSU ALSTE	jl. Permata Cawang 3 no.12
Tri budiningsih	Sekretaris KSU ALSTE	jl. Puri juanda 1 jakarta selatan
B. Awiyatiwi	Bendahara KSU ALSTE	jl. Tebet Raya Ganjil no.19
Iesje wiedejati	Manajer Usaha KSU ALSTE	jl. Halim perdana kusuma komp.Elang no.33
Umiyati	Pembukuan KSU ALSTE	jl. Halim perdana kusuma Komp.Garuda no.52
Budi Priyani	Pembantu Umum	jl. Buaran Raya Indah Kav.timur no.2
Riska Darma Julia	Anggota BP KSU ALSTE	kebayoran lama gang. Timbul no 17
Dimas Nur Wiradinata	Anggota BP KSU ALSTE	Perumahan Nasional 4 arafat jakarta timur no.7
Andre Fadhilah	Anggota BP KSU ALSTE	Perumahan Palm Garden Pondok bambu permai no.11
Andrian Septiadi	Anggota BP KSU ALSTE	jl. Pahlawan revolusi pondok bambu
Mochammad Ferdy	Anggota BP KSU ALSTE	ujung aspal pondok gede kamp.gedong no.5
Faisal Ikhram	Anggota BP KSU ALSTE	jl. Basuki rahmat jakarta utara
Pratiwi Putri Utami	Anggota BP KSU ALSTE	jl. Permata kamp.asem kebon pala jakarta timur
Salma Nadhira	Anggota BP KSU ALSTE	jl. Celilitan kecil condet jakarta timur
Andhini Lestari	Anggota BP KSU ALSTE	jl. Raya Makasar kampung Pulo jatinegara jakarta timur
Suci Puji Astuti	Anggota BP KSU ALSTE	jl. Matraman Permai no.47 jakarta
Muhammad Yasin	Anggota BP KSU ALSTE	perumahan Gading permai kelapa gading jakarta utara
Fiqih Hidayat	Anggota BP KSU ALSTE	Jl. Condet gang kamboja rt 7 rw 2 no.9
Rahmat Ramdoni	Anggota BP KSU ALSTE	jl. Raya bogor celilitan deket pasar induk no.6
Andika Pratama	Anggota BP KSU ALSTE	jl. M.H Thamrin Kebon kacang no.11
Setia Nugroho	Anggota BP KSU ALSTE	jl. Bukit duri jakarta no.83

· NOTULEN RAPAT

NOTULEN RAPAT KSU ALSTE

Waktu : Jumat 8 April 2012.

Tempat : Kantor KSU ALSTE

Jl. Kedungmundu Raya 98 Jakarta

Peserta Rapat :

- Badan Pengawas

- Pengurus KSU ALSTE

- Pengelola Harian

Pimpinan Rapat :

- Sdr Agustina Devi (Ketua Paguyuban Alste 77 dan anggota Badan Pengawas KSU ALSTE)

Hasil Rapat :

I. PEMBAHASAN INTERNAL KSU ALSTE

1. Rapat rutin antara Pengurus, Badan Pengawas dan Pengelola KSU ALSTE akan dilaksanakan setiap hari Rabu minggu ke-2 setiap bulan.

Bila ada hal hal yang mendesak untuk dibicarakan bisa dilakukan rapat/pertemuan setiap saat.

2. Pengurus dan Pengelola KSU ALSTE diharapkan lebih komunikatif dan informatif agar anggota mendapatkan informasi bagi anggota KSU ALSTE

3. Hasil RAT Tahun Buku 2011 yang diselenggarakan pada tgl 13-02-2012 yang berupa buku laporan agar dibagikan segera kepada anggota KSU ALSTE yang tidak hadir pada waktu RAT (KTA dan Souvenir disertakan pula)

4. Membuka Rekening Giro di Bank Mandiri atas nama KSU AlLSTE untuk memudahkan anggota KSU ALSTE melakukan transaksi keuangan. Dan merubah Rekening Tabungan Bank Jateng menjadi Rekening Giro atas nama KSU ALSTE.

5. Pengurus diberi kewenangan penuh untuk mencari Dana Hibah dari Instansi Pemerintah/Swasta dengan persetujuan dari Badan Pengawas.

II . PEMBAHASAN KERJASAMA DENGAN BUKOPIN SWAMITRA

1. Kerjasama dengan Bukopin yang bernama SWAMITRA agar bisa direalisasikan pada tanggal 8 Mei 2012 di Welahan, Jepara.

2. Dana Penyertaan (DP) SWAMITRA bagi anggota KSU ALSTE selambat-lambatnya setor tgl 30 April 2012 dengan ketentuan tiap lembar DP senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal 5 lembar DP tiap anggota KSU ALSTE (diharapkan terkumpul Rp. 100.000.000,-).

3. DP KSU ALSTE untuk SWAMITRA maksimal Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah)telah disepakati antara Badan Pengawas, Pengurus ndan Pengelola dari KSU ALSTE.

4. DP untuk SWAMITRA dapat dipindah tangankan ke sesama anggota KSU ALSTE atas kesepakatan bersama dan sepengetahuan dari Badan Pengawas,Pengurus dan Pengelola KSU ALSTE.

5. Mencalonkan saudara SLAMET FADHOLI untuk menjadi Pengurus Bidang pada SWAMITRA. Honor pengurus bidang akan dibicarakan dengan Pihak BUKOPIN, karena akan menjadi tanggungan SWAMITRA.

Demikian hasil rapat antara Badan Pengawas,Pengurus dan Pengelola KSU ALSTE pada hari Jumat, 8 April 2012.

Jakarta, 8 April 2012

Ketua

Tjahjo Sudarmadj

Peserta rapat :

1. Hery Setyanto Ketua BP KSU ALSTE

2. Agustina Devi Anggota BP KSU ALSTE

3. Hendro Saptono Anggota BP KSU ALSTE

4. Tjahjo Soedarmadji Ketua KSU ALSTE

5. Tri Budiningsih Sekretaris KSU ALSTE

6. B. Awiyatiwi Bendahara KSU ALSTE

7. Iesje Wiendajati Manajer Usaha KSU ALSTE

8. Umiati Pembukuan KSU ALSTE

9. Budi Priyani Pembantu Umum

· Tata Tertib RAT

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TUTUP TAHUN BUKU 20112

Pasal 1

STATUS , WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi.
Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2010 diselenggarakan pada hari Minggu, 20 Maret 2012.

3. Tempat rapat di kantor KSU “ALSTE “.

Pasal 2

SAHNYA RAPAT

Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku 2012 dianggap sah, apabila dihadiri lebih dari separo jumlah anggota.
Apabila rapat tidak dapat memenuhi quorum maka rapat kedua diadakan sekurang –kurangnya 14 hari sesudah rapat kesatu diadakan, dan rapat tersebut sah dengan tidak memandang ketentuan pada ayat 1, tersebut diatas.

Pasal 3

PESERTA DAN PIMPINAN RAPAT

Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2012, dihadiri oleh :

Semua Anggota KSU “ALSTE”

Semua Pengurus KSU “ALSTE”

Para undangan

Kewajiban dan Hak peserta rapat :

Peserta rapat diwajibkan untuk mengikuti jalannya rapat sampai selesai serta ikut melancarkan jalannya rapat dengan melaksanakan tata tertib, baik didalam maupun diluar rapat dan selama persidangan pengunjung tidak diperkenankan meninggalkan rapat kecuali dengan seijin pimpinan rapat.

Semua anggota mempunyai hak :

Keamanan

Mendapatkan penjelasan / informasi

Memilih dan dipilih

Untuk mendengarkan

Menikmati lingkungan dan situasi harmonis

Semua pengurus berhak memberikan penjelasan-penjelasan dan uraian- uraian apabila dipandang perlu.

Pejabat undangan lain dapat memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk.

Rapat anggota Tahunan Tutup Buku 2012 dipimpin oleh ketua KSU “ALSTE” apabila berhalangan pimpinan rapat diserahkan pada seorang pengurus.
Sebelum rapat di mulai, pimpinan rapat di wajibkan memberitahu jumlah anggota yang hadir atau quorum rapat sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 tata tertib ini.
Pimpinan rapat berhak mengatur dan menjaga jalannya rapat.

Pasal 4

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN RAPAT

Keputusan Rapat Angota Tahunan Tutup Buku Tahun 2012 ini diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat, dengan sejauh mungkin menghindari pemungutan suara.
Apabila terpaksa, baru ditempuh dengan jalan pemungutan suara dan keputusan yang diambil menurut suara terbanyak.

Pasal 5

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan oleh pimpinan rapat dengan persetujuan rapat dan pertimbangan Pembina.

alfian maulana a

Jumat, 25 Januari 2013

Tata cara mendirikan Koperasi

· NOTULEN RAPAT